cadanganblog

  Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung mulai melakukan pendalaman terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Sekretaris Pansus DPRD Provinsi Lampung Deni Ribowo mengatakan, bahwa pihaknya telah menjadwalkan dalam penyusunan LHP BPK.  “Hari ini Pansus LHP BPK sudah mulai bekerja dan melakukan rapat pertemuan. Membahas agenda kegiatan Pansus. Hari ini kita sudah melakukan penyusunan jadwal menentukan jadwal Pansus soal tindak lanjut dari LHP BPK,” kata Deni kepada media ini. Senin (26/05)  Sehingga, kata Politisi Demokrat Lampung ini, dibentuknya Pansus LHP BPK ini guna untuk memperbaiki sistem penggunaan anggaran pada OPD Lampung.  “Kita juga sedang mengirim surat kepada BPK untuk melakukan audiensi. Dari laporan BPK tersebut Pansus akan mendalami hal-hal terkait temuan BPK. Ini senapas dengan semangat yang disampaikan bapak gubernur lampung untuk memperbaiki sistem penggunaan anggaran dengan baik dan ...

  Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan Sholihin mengajak Partai Gerindra dan partai koalisi pengusung Nanda-Anton untuk lebih all out dalam mendukung pasangan Nanda-Anton pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pesawaran.  Menurutnya, keterlibatan kader partai dalam proses demokrasi merupakan bagian dari tanggung jawab politik sebagai partai pengusung.  Ajakan tersebut disampaikan Sholihin menanggapi pernyataan Aliansi Masyarakat Pesawaran yang mempertanyakan keterlibatan sejumlah kader Gerindra dari luar daerah dalam pemenangan Nanda-Anton. Ia menilai, dinamika semacam itu tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan.  “Kehadiran kader-kader partai dari berbagai daerah adalah bentuk keseriusan dalam memenangkan pasangan yang diusung secara sah. Ini bagian dari komitmen kolektif partai politik untuk menghadirkan pemimpin daerah yang kapabel,” kata Sholihin kepada media ini. Rabu (14/05).  Sehingga, kata Sholihin, bahwa PDI Perjuanga...

  Bandar Lampung, 11 Mei 2025 – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki (Abas), yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, mendesak pemerintah pusat untuk segera membahas dan menetapkan kebijakan larangan terbatas (lartas) terhadap impor tapioka. Kebijakan ini dinilai sangat penting untuk melindungi petani singkong lokal, khususnya di Lampung, yang merupakan provinsi produsen utama singkong nasional.  Abas menyoroti peningkatan signifikan dalam impor tapioka yang masuk ke Indonesia. Hingga Maret 2025, impor tapioka ke Indonesia tercatat masih mencapai ratusan ribu ton. Ia menjelaskan bahwa alasan di balik lonjakan impor ini adalah invoice lama yang baru datang meski barang sudah lama dikirim. Modus yang digunakan, menurut Abas, adalah mengimpor tapioka melalui jalur lain dan tidak langsung ke Lampung, sehingga tidak tercatat di Bea Cukai Lampung.  “Data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan bahwa pada 2024, impor tapioka ...

BANDARLAMPUNG, 10 Mei 2025 – Kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal soal penetapan harga dasar singkong terus mendapat dukungan luas dari kalangan industri. Hingga hari ini, lebih dari 30 perusahaan pengolahan singkong di Lampung telah mematuhi Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur harga dasar Rp1.350 per kilogram dan potongan maksimal 30 persen.  Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut langkah ini sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani. Meski begitu, masih ada 3 hingga 4 perusahaan yang belum menjalankan aturan tersebut.  “Kita apresiasi sekitar 30 perusahaan yang sudah mengikuti harga dan potongan sesuai instruksi gubernur. Tapi masih ada beberapa yang belum, dan ini akan segera kita evaluasi. Kita ingin seluruh pabrik patuh agar sistem tata niaga ini benar-benar adil,” kata Mikdar.  Dukungan kuat juga datang dari kalangan industri yang tergabung dalam Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka ...

  Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Andika Wibawa menyatakan dukungannya terhadap rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung yang akan membangun Unit Sekolah Baru (USB) berupa SMK Pertanian di Kabupaten Lampung Timur.  Andika mengatakan, rencana itu sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu sektor pertanian melalui penguatan sumber daya manusia. Karena kehadiran SMK Pertanian dapat memperluas akses pendidikan vokasi bagi anak-anak di wilayah pedesaan.  “Itu rencana sekolah pertanian tentu baik, sesuai dengan harapan bapak Presiden bahwa mutu pertanian kita harus ditingkatkan. Anak-anak dari desa nggak perlu lagi sekolah ke kota, ini bagus untuk pemerataan,” kata Andika. Kamis (08/05)  Menurut Andika, Disdikbud Lampung agar tidak mengulangi kesalahan pada proyek sebelumnya, seperti pembangunan sekolah unggulan di Desa Sulusuban Lampung Tengah yang hingga kini belum terlihat jelas kelan...

  BANDAR LAMPUNG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami mengapresiasi Jasa Raharja yang mengumumkan kebijakan terbaru terkait pembebasan pembayaran tunggakan pokok SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) terkait dengan program pemutihan pajak di Provinsi Lampung yang digelar hingga 31 Juli 2025. “Alhamdulillah melalui aspirasi masyarakat yang kita sampaikan saat rapat bersama OPD senin (5/5/25), langsung menjadi atensi pemprov kepada OPD terkait untuk menghapus denda jasa raharja dalam pemutihan pajak, ” ungkap Lesty, Kamis (8/5/25). Lesty juga mengatakan tentunya dengan diperjelasnya sosialisasi pemutihan pajak, maka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu akan terealisasi. “Dengan begitu target PAD insyaallah akan tercapai melalui pemutihan pajak ini, ” tambahnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja, Zulham Pane mengatakan kebijakan tersebut mulai berlaku pada 8 Mei 2025. “Pembebasan ini berlaku untuk tunggakan p...

Anggota DPRD Lampung asal Fraksi Partai Demokrat Lampung, Muhammad Khadafi Azwar, menyoroti program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang digaungkan Gubernur Rahmad Mirzani Djausal. Menurut Anggota Komisi III ini, program pemutihan pajak yang saat ini sedang berjalan banyak dikeluhkan oleh warga terutama soal simpang siur informasi ke masyarakat. “Selama ini kita tahu program pemutihan pajak berkendaraan ini yang digembor-gemborkan hanya bayar cuma satu tahun berjalan. Padahal, pemilik dilapangan kita juga dikenakan bayar pokok dan denda Jasa Raharja juga. Ini kan dapat menimbulkan persoalan di lapangan. Masyarakat yang niatnya akan membayar pajak, malah tidak jadi bayar,” sesalnya saat Gedung DPRD Lampung, Selasa (6/5). Untuk itu, dia meminta gubernur untuk menegur OPD yang agar memberikan informasi yang detail soal program 100 hari Mirza-Jihan ini. “Kalau program pemutihan ini merujuk Jawa Barat, maka digratiskan semua termasuk denda Jasa Raharja. Inikan masih bayar juga denda Jasa...

  Kinerja Bank Lampung menjadi salah satu yang paling disorot oleh Pansus DPRD Lampung. Hal ini saat terungkap saat disampaikan dalam paripurna pansus laporan pertanggungjawaban kepala daerah 2024, Selasa (6/5). Dalam laporan pansus, saat ini banyak nasabah beralih dari Bank Lampung ke Bank lain, terutama para ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Lampung. Buruknya kinerja Bank Lampung, berdampak juga dengan beralihnya dua kabupaten di Lampung ke bank lain soal urusan Perbankan, yakni Pesisir Barat dan Lampung Utara. Anggota DPRD Lampung, Munir A. Haris, meminta agar Bank Lampung melakukan evaluasi, introspeksi total dan atau menyeluruh dalam kerja-kerja perbankannya. “Misalnya, dalam pengajuan pinjaman atau gadai SK ASN berikan bunga yang rendah dan tidak dipersulit pengajuanya, ” ungkap politisi PKB ini, Rabu (7/5). Menurut, Munir beralihnya dua kabupaten di Lampung ke Bank Lain dalam transaksi perbankannya adalah tamparan keras bagi Bank Lampung. Kasus ini menambah rentetan bu...

  Bandar Lampung – Kurangnya kejelasan informasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Lampung menjadi sorotan. Ferliska Ramadhita Johan, SH. anggota fraksi PDI-P DPRD Lampung meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk lebih jelas dalam memberikan sosialisasi secara transparan kepada masyarakat. “Program pemutihan pajak ini merupakan program 100 hari kerja Gubernur Lampung, untuk itu dinas terkait harusnya lebih jelas untuk mensosialisasikan secara transparan kepada masyarakat, ” kata Ferliska, Selasa (6/5/25). Ferliska menyampaikan keluhan yang diterimanya dari masyarakat terkait premi jasa raharja dan denda SWDKLLJ. “Yang masyarakat ketahui ketika pemutihan merka hanya membayar satu tahun pajak saja, ternyata masih juga membayar jasa raharja dan SWDKLLJ menunggak dikali dengan berapa tahun tunggakan tersebut. Sehingga hal ini yang menjadi keluhan masyarakat saat saya turun ke dapil, ” tuturnya. Selain itu, anggota Komisi III DPRD Lampung ini juga ber...

  Bandar Lampung – Kaus pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Jasa Utama (LJU) yang dikabarkan belum menerima gaji selama tiga bulan sepanjang tahun 2025 menjadi sorotan oleh DPRD Lampung. Ferliska Ramadhita Johan, SH anggota Komisi III DPRD Lampung menyampaikan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat mencari solusi bersama. “Tentunya terkait hal ini, kami dari komisi III DPRD Lampung akan segera menindaklanjuti untuk mendengar permasalahan apa yang terjadi di PT LJU terkait gaji para pegawai, ” Selasa, (6/5/25). Dari informasi yang dihimpun, tunggakan pembayaran gaji karyawan itu disebabkan kondisi keuangan PT LJU yang tidak sehat. Selain itu, adanya penyitaan dana perusahaan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung disebut menjadi penyebab terhambatnya operasional BUMD tersebut. Anggota Fraksi PDI-P DPRD Lampung ini juga berharap adanya evaluasi terkait keuangan PT LJU sehingga tidak mengganggu kinerja pegawainya. “Kita berharap PT LJU dapat memberikan solu...

  Bandar Lampung – 27 perusahaan singkong di Lampung melakukan penutupan selama tiga hari. Hal itu dilakukan oleh perusahaan untuk membahas instruksi Gubernur Lampung soal harga singkong Rp1.350 per kilogram dengan potongan 30 persen yang di tandatangani pada Senin 5 Mei 2025. Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, Mikdar Ilyas, mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut meminta waktu selama tiga hari, Pemerintah Provinsi Lampung tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas berupa penutupan pabrik singkong apabila tidak mengikuti instruksi gubernur. “Perusahaan memang meminta waktu tiga hari tutup untuk menindaklanjuti instruksi gubernur. Kalau tidak mengikuti instruksi, gubernur sudah menyampaikan tentu akan disanksi sesuai pelanggaran yang mereka lakukan. Polda dan Satpol PP akan membantu melakukan penegakan hukum, supaya bisa memberikan pelajaran kepada perusahaan agar petani juga diperhatikan,” ujar Mikdar saat dimintai keterangan di Kantor DPRD Lampung, Selasa, 6 Mei 2025. Di samp...

  Bandar Lampung – Ketua Fraksi PDIP DPRD Lampung, Lesty Putri Utami meminta dinas terkait untuk aktif mensosialisasikan pemutihan pajak kepada masyarakat dengan informasi yang sebenar-benarnya. Pasalnya, dirinya mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait pemutihan pajak kendaraan tapi masih harus membayar denda premi Jasa Raharja dan denda lainnya. “Masyarakat benar-benar mengeluhkan, kata nya pajak yang dibayar hanya satu tahun tanpa adanya denda lainnya namun ternyata mesti tetap bayar pokok tahunan jasa raharja serta denda SWDKLLJ ” ungkap Lesty, Senin (5/5/25). “Sedangkan yang masayarakat pikir pemutihan pajak itu di hapuskan semua dendanya tanpa perlu membayar pokok jasa raharja dan SWDKLLJ yang menunggak, artinya masyarakat tetap membayar sesuai berapa tahun tunggakannya, hal itulah yang masyarakat tidak mengetahui, sehingga ini menjdi keluhan masyarakat saat membayar pemutihan pajak,”jelas lesty. Lesty juga mengatakan program pemutihan pajak ini menjadi program 100 hari ke...

    Bandar Lampung – Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dimulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025 mendapat sorotan positif dari Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Budhi Condrowati. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut kebijakan ini sebagai “angin segar” bagi masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi berkepanjangan. “Ini bukan sekadar penghapusan denda, tapi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap rakyat. Program ini memberi ruang bagi masyarakat untuk kembali tertib administrasi tanpa dihantui beban tunggakan,” tegas Condrowati, Senin (5/5). Ia menilai, pemutihan pajak adalah langkah strategis yang tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. Namun, Condrowati menegaskan pentingnya langkah cepat dan masif dari pemerintah dalam menyosialisasikan program ini. “Jangan sampai program bagus ini gagal sasaran karena kurangnya informasi. Pemprov dan Samsat harus hadir sampai ke desa-desa. ...

    BANDAR LAMPUNG – Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar mengimbau seluruh anggota DPRD untuk berperan aktif mensosialisasikan program pemutihan pajak yang berlangsung sejak 1 Mei – 30 Juli 2025. Imbauan ini disampaikan Ahmad Giri Akbar dalam surat DPRD Lampung, Nomor 100.3.4/0590/III.01/30/2025 terkait Sosialisasi Pemutihan Pajak. Dalam surat imbauan tersebut, Giri meminta kepada seluruh Anggota DPRD Lampung agar mensosialisasikan program pemutihan pajak dalam agenda Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP). Menurut Giri, sosialisasi ini bisa disampaikan Anggota dan Pimpinan DPRD di daerah pemilihannya masing-masing. Adapun hal yang bisa disosialisasikan sebagai berikut: 1. Program Pemutihan Pajak Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah tengah melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor berupa pembebasan denda pajak, bea balik nama kendaraan, dan sanksi administratif lainnya. Program ini merupakan upaya untuk memberikan keringanan kepada masyarakat s...