cadanganblog

  Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung mulai melakukan pendalaman terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Sekretaris Pansus DPRD Provinsi Lampung Deni Ribowo mengatakan, bahwa pihaknya telah menjadwalkan dalam penyusunan LHP BPK.  “Hari ini Pansus LHP BPK sudah mulai bekerja dan melakukan rapat pertemuan. Membahas agenda kegiatan Pansus. Hari ini kita sudah melakukan penyusunan jadwal menentukan jadwal Pansus soal tindak lanjut dari LHP BPK,” kata Deni kepada media ini. Senin (26/05)  Sehingga, kata Politisi Demokrat Lampung ini, dibentuknya Pansus LHP BPK ini guna untuk memperbaiki sistem penggunaan anggaran pada OPD Lampung.  “Kita juga sedang mengirim surat kepada BPK untuk melakukan audiensi. Dari laporan BPK tersebut Pansus akan mendalami hal-hal terkait temuan BPK. Ini senapas dengan semangat yang disampaikan bapak gubernur lampung untuk memperbaiki sistem penggunaan anggaran dengan baik dan ...

  Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan Sholihin mengajak Partai Gerindra dan partai koalisi pengusung Nanda-Anton untuk lebih all out dalam mendukung pasangan Nanda-Anton pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pesawaran.  Menurutnya, keterlibatan kader partai dalam proses demokrasi merupakan bagian dari tanggung jawab politik sebagai partai pengusung.  Ajakan tersebut disampaikan Sholihin menanggapi pernyataan Aliansi Masyarakat Pesawaran yang mempertanyakan keterlibatan sejumlah kader Gerindra dari luar daerah dalam pemenangan Nanda-Anton. Ia menilai, dinamika semacam itu tidak perlu dipersoalkan secara berlebihan.  “Kehadiran kader-kader partai dari berbagai daerah adalah bentuk keseriusan dalam memenangkan pasangan yang diusung secara sah. Ini bagian dari komitmen kolektif partai politik untuk menghadirkan pemimpin daerah yang kapabel,” kata Sholihin kepada media ini. Rabu (14/05).  Sehingga, kata Sholihin, bahwa PDI Perjuanga...

  Bandar Lampung, 11 Mei 2025 – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki (Abas), yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong, mendesak pemerintah pusat untuk segera membahas dan menetapkan kebijakan larangan terbatas (lartas) terhadap impor tapioka. Kebijakan ini dinilai sangat penting untuk melindungi petani singkong lokal, khususnya di Lampung, yang merupakan provinsi produsen utama singkong nasional.  Abas menyoroti peningkatan signifikan dalam impor tapioka yang masuk ke Indonesia. Hingga Maret 2025, impor tapioka ke Indonesia tercatat masih mencapai ratusan ribu ton. Ia menjelaskan bahwa alasan di balik lonjakan impor ini adalah invoice lama yang baru datang meski barang sudah lama dikirim. Modus yang digunakan, menurut Abas, adalah mengimpor tapioka melalui jalur lain dan tidak langsung ke Lampung, sehingga tidak tercatat di Bea Cukai Lampung.  “Data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunjukkan bahwa pada 2024, impor tapioka ...

BANDARLAMPUNG, 10 Mei 2025 – Kebijakan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal soal penetapan harga dasar singkong terus mendapat dukungan luas dari kalangan industri. Hingga hari ini, lebih dari 30 perusahaan pengolahan singkong di Lampung telah mematuhi Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur harga dasar Rp1.350 per kilogram dan potongan maksimal 30 persen.  Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyebut langkah ini sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada petani. Meski begitu, masih ada 3 hingga 4 perusahaan yang belum menjalankan aturan tersebut.  “Kita apresiasi sekitar 30 perusahaan yang sudah mengikuti harga dan potongan sesuai instruksi gubernur. Tapi masih ada beberapa yang belum, dan ini akan segera kita evaluasi. Kita ingin seluruh pabrik patuh agar sistem tata niaga ini benar-benar adil,” kata Mikdar.  Dukungan kuat juga datang dari kalangan industri yang tergabung dalam Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka ...

  Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Andika Wibawa menyatakan dukungannya terhadap rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung yang akan membangun Unit Sekolah Baru (USB) berupa SMK Pertanian di Kabupaten Lampung Timur.  Andika mengatakan, rencana itu sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan mutu sektor pertanian melalui penguatan sumber daya manusia. Karena kehadiran SMK Pertanian dapat memperluas akses pendidikan vokasi bagi anak-anak di wilayah pedesaan.  “Itu rencana sekolah pertanian tentu baik, sesuai dengan harapan bapak Presiden bahwa mutu pertanian kita harus ditingkatkan. Anak-anak dari desa nggak perlu lagi sekolah ke kota, ini bagus untuk pemerataan,” kata Andika. Kamis (08/05)  Menurut Andika, Disdikbud Lampung agar tidak mengulangi kesalahan pada proyek sebelumnya, seperti pembangunan sekolah unggulan di Desa Sulusuban Lampung Tengah yang hingga kini belum terlihat jelas kelan...

  BANDAR LAMPUNG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami mengapresiasi Jasa Raharja yang mengumumkan kebijakan terbaru terkait pembebasan pembayaran tunggakan pokok SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) terkait dengan program pemutihan pajak di Provinsi Lampung yang digelar hingga 31 Juli 2025. “Alhamdulillah melalui aspirasi masyarakat yang kita sampaikan saat rapat bersama OPD senin (5/5/25), langsung menjadi atensi pemprov kepada OPD terkait untuk menghapus denda jasa raharja dalam pemutihan pajak, ” ungkap Lesty, Kamis (8/5/25). Lesty juga mengatakan tentunya dengan diperjelasnya sosialisasi pemutihan pajak, maka target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu akan terealisasi. “Dengan begitu target PAD insyaallah akan tercapai melalui pemutihan pajak ini, ” tambahnya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja, Zulham Pane mengatakan kebijakan tersebut mulai berlaku pada 8 Mei 2025. “Pembebasan ini berlaku untuk tunggakan p...